DOKUMENTASI TRAINING JFI :"MANAJEMEN OPERASIONAL BPR" DI HOTEL NALENDRA 24 DESEMBER 2011

DOKUMENTASI TRAINING JFI :"MANAJEMEN OPERASIONAL BPR" DI HOTEL NALENDRA 24 DESEMBER 2011

IZIN USAHA BPR : Sumsel kebanjiran izin usaha BPR baru

Keuangan

HOME | BANK | 

 

Kontan, Jumat, 13 Januari 2012 | 08:10  oleh Christine Novita Nababan

IZIN USAHA BPR

Sumsel kebanjiran izin usaha BPR baru

Share

dibaca sebanyak 296 kali

0 Komentar

PALEMBANG. Sumatera bagian selatan dan Bangka Belitung alias Sumselbabel kebanjiran izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru. Buktinya, belum juga genap dua pekan tahun ini berjalan, sudah ada sedikitnya tiga surat masuk untuk perizinan baru. Itu belum termasuk empat izin usaha yang sedang dalam proses.

Deputi Pengawasan 2 Bank Indonesia (BI) Dudi Iskandar mengungkapkan, per akhir tahun lalu, pihaknya mencatat ada 21 BPR di wilayah Sumselbabel. "Tiga diantaranya merupakan pemain baru yang telah memperoleh izin regulator dan mulai resmi beroperasi pada 2011," ujarnya ditemui KONTAN, Kamis (12/1).

Sementara, empat sisanya masih dalam proses perizinan, serta tiga calon pelaku usaha BPR yang sudah melakukan pendekatan dan pembicaraan awal. Seluruhnya, terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi, di antaranya modal disetor sebesar Rp 500 juta, sebelum permohonan mereka dipertimbangkan.

Menurut Dudi, hal ini merupakan cerminan pertumbuhan positif perekonomian nasional, khususnya wilayah Sumselbabel. Toh, pangsa pasarnya masih terbuka lebar. Dengan demikian, pilihan sumber pendanaan masyarakat sekitar menjadi lebih banyak. Ujung-ujungnya, bakal meningkatkan usaha masyarakat.

Dudi mengaku, menyambut baik calon pendatang baru di industri perkreditan rakyat tersebut. Dengan catatan, pelaku usaha ini memiliki komitmen kuat untuk menciptakan praktek usaha yang sehat, dan kompetitif. "Terutama, harus memberi kontribusi terhadap perkembangan daerahnya," imbuh dia.

Sekadar informasi saja, sebelumnya Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM BI Edy Setiadi mengklaim, tengah mengkaji model bisnis BPR. Beberapa BPR bakal dijadikan proyek percontohan, dengan kriteria antara lain, rasio kecukupan modal (CAR) BPR harus di atas 10% dan loan to deposit ratio (LDR) sekitar 94%.

Tidak hanya itu, penyaluran kreditnya harus terus tumbuh, namun dapat tetap mempertahankan rasio kredit macet alias non performing loan (NPL) di bawah 5%. "Di samping, melihat diversifikasi risikonya. Misalnya, tidak terkonsentrasi di sektor konsumsi saja, tetapi juga memberikan kredit modal kerja," terang Edy.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 2005 hingga September 2011, terdapat 44 BPR yang dilikuidasi. Sebagian besar tumbang selama di akhir 2008-2009 ketika krisis. Di 2011, LPS menutup 13 BPR di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dengan total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 1,06 triliun.

Perbankan

Judul Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Sumber Data Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum Tanggal 28-12-2011 Hits 1958 Contact Tim Informasi Hukum, Telp : (021) 2310108 ext : 8737, 7993, 4838 Lampiran Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 (169 Kbytes) Tanya jawab Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 (23 Kbytes) Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Berlaku : Sejak tanggal 28 Desember 2011 LATAR BELAKANG: 1.     Bahwa sesuai dengan tujuannya, BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Disamping itu, sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mendorong BPR untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 2.     Bahwa ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (KAP dan PPAP BPR) belum sepenuhnya selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). MATERI PENGATURAN: BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis. BPR wajib menyampaikan: 1.   pedoman kebijakan perkreditan BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. 2.   Setiap perubahan pedoman kebijakan perkreditan BPR paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR yang sama. Pengecualian pembentukan PPAP Umum untuk Aktiva Produktif dalam bentuk: 1.   Penempatan BPR pada SBI; dan 2.   Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup: 1.   Emas perhiasan. 2.   Resi gudang. 3.   Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli. 4.   Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap. 5.   Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu: 1.   Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. 2.   Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi. 8.     BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas  pada pengakuan  kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR. 9.     Ketentuan terkait dengan AYDA, yaitu: 1.   Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur. 2.   BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan. 3.   Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). 4.   Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian. 5.   Dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan. 10.   Peraturan ini merubah PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  BPR tanggal 5 Oktober 2006. PERATURAN PERALIHAN: 1.   Batas waktu penyelesaian AYDA yang telah dimiliki BPR sebeluim berlakunya PBI ini tetap mengacu pada pasal 23 ayat 2 PBI No.8/19/PBI/2006 yakni paling lama 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan. 2.   Pentahapan pengakuan nilai agunan untuk kredit dengan kolektibilitas Macet terhadap kredit BPR yang telah memiliki kolektibilitas macet sebelum PBI ini berlaku, dihitung sejak PBI ini berlaku. KETENTUAN PENUTUP: Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/68/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.