Jumat, 09/12/2011 13:49 WIB
Bikin BPR di Jakarta Harus Punya Modal Rp 15 Miliar  
Herdaru Purnomo - detikFinance 

Share

Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan modal setor minimum untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wilayah DKI Jakarta hingga Rp 15 miliar. BI mulai memberlakukan aturan tersebut di 2012.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Kredit, UMKM dan BPR BI Edy Setiadi ketika ditemui di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (9/12/2011).

"Di 2012 rencananya modal disetor minimal untuk BPR wilayah DKI itu kan Rp 5 miliar nanti dinaikkan hingga Rp 15 miliar," ungkapnya.

Dijelaskan Edy, meningkatkan modal minimum BPR di Jakarta dilakukan agar tingkat persaingan bisa lebih tinggi. Pasalnya, semakin banyak BPR yang bermodal pas-pasan tetapi membuka bank di DKI.

"Modal tersebut kan nantinya harus bisa meng-cover ekspansi kredit, penggajian SDM dan membuka kantor cabang baru," jelasnya.

Seperti diketahui, ketentuan tentang modal setor minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR, dalam Pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimum sebagai berikut:

• Rp 5.000.000.000 untuk BPR di Wilayah Khusus Ibukota Jakarta;
• Rp 2.000.000.000 untuk BPR di Ibukota Provinsi Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
• Rp 1.000.000.000 untuk BPR di Ibukota Provinsi di luar Jawa dan Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a dan b;
• Rp 500.000.000 untuk BPR di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a, b, dan c.

(dru/dnl) 

DOKUMENTASI TRAINING JFI :"ASPEK HUKUM PERKREDITAN" DI TANGERANG 7 DESEMBER 2011

Kebijakan BI

BI Tetapkan Lima Arah Kebijakan Tahun 2012

Dewi Indriastuti | Agus Mulyadi | Jumat, 9 Desember 2011 | 23:38 WIB

Dibaca: 91

Komentar: 0

|

Share:

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANDarmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menetapkan lima arah kebijakan pada tahun 2012. Arah kebijakan tersebut mempertimbangkan pengelolaan ekonomi makro, yang harus berhadapan dengan risiko global dan permasalahan domestik yang begitu kompleks.
Demikian paparan Gubernur BI, Darmin Nasution, dalam acara tahunan makan malam bersama bankir di Jakarta, Jumat (9/12/2011) malam.
Lima arah kebijakan itu adalah, pertama mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam rangka mendorong kapasitas perekonomian, sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global.
Kedua, meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan.
Ketiga, meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran, baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri.
Keempat, memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan krisis.
Kelima, mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan kepada masyarakat.
"Pada tahun 2012, kebijakan moneter akan diarahkan dalam rangka melanjutkan stabilisasi di sektor keuangan, serta menjaga BI rate yang konsisten dengan upaya mengoptimalkan stimulus pada perekonomian, namun dengan tetap memperhatikan sasaran inflasi," ujar Darmin.

Banyak BPR Di Sumut Dalam Pengawasan Khusus

"Berita Sore" 1 Desember, 2011 | Filed under: Ekonomi | Posted by: Redaksi

MEDAN (Berita): Bank Indonesia (BI) Regional Sumut dan Aceh menyatakan, sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumut sedang dalam pengawasan khusus menyusul tingginya kredit bermasalah di bank itu.

Kita belum bisa sebutkan jumlah dan nama BPR nya. Yang jelas  sedang dalam pengawasan khusus BI,” kata Mikael Budisatrio, Peneliti Ekonomi Madya Senior Bank Indonesia Medan kepada wartawan di kantornya Rabu (30/11).

Ia menjelaskan secara agregat kredit bermasalah (NPL) BPR di Sumut September 2011 mencapai 7,55 persen, jauh melebihi dari ketetapan BI sebesar 5 persen. Namun tidak berarti semua BPR dengan NPL tinggi seperti itu. Posisi September 2011, jumlah BPR dan BPR Syariah di Sumut mencapai 59 dengan total aset Rp760 miliar. Aset ini meningkat dibanding Agustus 2011 sebesar Rp730 miliar.

Kredit yang disalurkan Rp530 miliar, sama dengan posisi Agustus 2011 atau meningkat dibanding Juni 2011 sebesar Rp500 miliar. Dana pihak ketiga (DPK) posisi September 2011 sebesar Rp530 miliar, meningkat dibanding Agustus 2011 sebesar Rp510 miliar. DPK itu terdiri dari tabungan Rp250 miliar dan deposito Rp280 miliar. Berarti persentase kredit yang disalurkan mencapai 100 persen.”Jadi dari 59 BPR itu, ada beberapa yang sedang diawasi,” kata Mikael.

Mikael menyebut penyaluran kredit BPR di Sumut itu pada posisi September mengalami kenaikan dibandingkan posisi akhir Desember 2010. Dari sebesar Rp490 miliar kredit di akhir tahun 2010, pada September 2011 penyaluran kredit mencapai
Rp530 miliar.

Pengamat ekonomi Sumut dari USU, John Tafbu Ritonga, mengatakan, BI harus menyelamatkan BPR. Karena bank itu dimaksudkan pemerintah untuk bisa memberikan manfaat ekonomi kerakyatan kepada masyarakat,khususnya yang berada di daerah.

“BI harus respon cepat terhadap ketidaksehatan BPR di Sumut. Terutama membuat kebijakan terkait penyelamatan BPR disebabkan rentannya BPR ini terhadap kredit macet,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi USU ini. (wie)

Siaran Pers

Judul Bank Indonesia Luncurkan Buku Generic Model Apex BPR dan Buku Model Bisnis BPR Sumber Data Biro Hubungan Masyarakat Tanggal 5-12-2011 Hits 86 Contact Biro Hubungan Masyarakat, Telp.: (62-21) 381-7187 Fax.: (62-21) 350-1867, E-mail: humasbi@bi.go.id Lampiran No. 13/ 42 /PSHM/Humas Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, disaksikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Ketua Asbanda dan Ketua DPP Perbarindo meluncurkan buku "Generic Model Apex BPR dan Buku Model Bisnis BPR, pada Senin, 5 Desember 2011, di Jakarta. "Buku-buku tersebut diluncurkan sebagai referensi bagi masyarakat dan perbankan di dalam mendirikan dan juga meningkatkan layanan BPR. Buku Generic Model Apex BPR berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional Apex BPR. Sedangkan buku Model Bisnis BPR, berisi pedoman bagi pengelolaan bisnis BPR yang sehat dan berkesinambungan", demikian Darmin Nasution dalam sambutannya. Untuk tahap awal, buku Generic Model Apex BPR ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan Apex BPR bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bertindak sebagai Apex. Ini sebagai sebagai tindak lanjut atas pencanangan program BPD Regional Champion (BRC) pada tanggal 21 Desember 2010. Dimana peran BPD terus ditingkatkan untuk menjadi agent of regional development. Untuk edisi selanjutnya, akan dikaji kemungkinan model Apex BPR dimana bank umum selain BPD bertindak sebagai Apex Bank. "Kehadiran lembaga Apex merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMKM, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR", demikian ditegaskan Darmin. Sementara itu, Buku Model Bisnis BPR diterbitkan setelah melalui pengamatan dan pembelajaran yang mendalam selama 5 tahun terakhir terhadap BPR-BPR yang ada di Indonesia. Bank Indonesia melihat adanya BPR-BPR yang mampu melewati berbagai hambatan dalam situasi keuangan dan ekonomi apapun. Ketangguhan BPR-BPR tersebut menghadapi serangkaian tantangan jaman, didukung oleh sekumpulan aspek yang mengarah pada perwujudan BPR ideal di masa depan. Aspek-aspek tersebut adalah (i) aspek pemilik, (ii) aspek kinerja keuangan dan permodalan, (iii) aspek lokasi dan wilayah operasional, (iv) aspek strategi bisnis, manajemen dan kebijakan SDM, serta (v) aspek keeratan hubungan dengan masyarakat di lingkungannya. Dalam panduan tersebut juga terdapat pesan mengenai integritas dan profesionalisme. Karena bagaimana BPR dapat memenangkan hati masyarakat setempat, jika BPR tidak dikelola dengan manajemen yang kredibel. Berdasarkan data, saat ini terdapat 1.683 BPR dengan 4.122 jaringan kantor. Total aset per Oktober sebesar Rp. 53,53 triliun, kredit Rp 40,26 triliun dan simpanan (Dana Pihak Ketiga) Rp 36,46 triliun. Jakarta, 5 Desember 2011 Direktorat Perencanaan Strategis Dan Hubungan Masyarakat Dyah N.K. Makhijani Direktur

DOKUMENTASI TRAINING JFI DI JAKARTA 2 - 3 DESEMBER 2011

DOKUMENTASI TRAINING JFI :"STRATEGI PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BPR" DI HOTEL NALENDRA JAKARTA 2 - 3 DESEMBER 2011