BPR : Komputerisasi pada Bisnis BPR

Komputerisasi pada Bisnis BPR

Oleh : Kardi Jfi*

Salah satu dari lembaga usaha finansial yang masih perlu melakukan pengkajian dan penerapan pengembangan komputerisasi atau perubahan dari manual ke digital dalam kegiatan usahannya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai bagian dari bisnis keuangan, BPR memiliki ciri khas, yaitu banyak transaksi tetapi dengan margin yang relatif kecil. Oleh karena itu, maka penyedia produk software maupun hardware yang terkait dengan komputerisasi pada BPR haruslah menyediakan dan mengembangkan produk yang relevan.

Transformasi dari manual ke komputerisasi pada bisnis BPR, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang, bukan hanya merupakan sebuah keinginan lagi, tetapi sudah merupakan sebuah keharusan atau kebutuhan. Dengan menerapkan Teknologi Informasi (TI) yang berkembang pada usaha BPR, maka dapat mendukung kinerja, daya saing dan kelangsungan BPR.

Sebagai contoh, turunya nilai penjaminan dana pihak ketiga , seperti Deposito di Bank Umum, akan memberi angin segar bagi BPR, karena suku bunga penjaminan dana pihak ketiga, seperti Deposito di BPR, masih lebih tinggi. Hanya supaya cenderung bisa dipercaya, maka BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu terlebih dahulu didukung dengan TI. Analisa gap –maturity profile dana pihak ketiga akan lebih cepat dan akurat dilakukan BPR bila menerapkan perkembangan TI. Termasuk tentunya ketika melakukan costing dan pricing.

Bagaimana implikasi penerapan TI di BPR ? Tentu tidak lepas dari implikasi peranan perubahan TI itu sendiri. Marilah kita lihat implikasi perubahan TI atau Komputerisasi  sebagaimana ditulis Hammer dan Champy (Reenginering the Corporation, A Manifesto for Business Revolution, 1994). Pertama, pangkalan data. Informasi berubah dari muncul di satu tempat – satu waktu menjadi banyak tempat secara simultan, seperti teknologi ATM, E-mail, Facebook.

Kedua, sistem kepakaran. Pakar yang dapat menyelesaikan pekerjaan rumit digantikan generalis yang menyelesaikan pekerjaan pakar.

Ketiga, jaringan telekomunikasi. Pilihan dari desentralisasi atau sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dan sentralisasi.

Keempat, model perangkat lunak. Pengambilan semua keputusan oleh manager digantikan oleh bagian dari pekerjaan setiap orang.

Kelima, telepon tanpa kawat. Informasi yang hanya dapat dikirim dari suatu kantor berubah menjadi dapat dikirim dan manapun juga.

Keenam, jaringan video interaktif. Kontak dengan pelanggan berubah dari harus dicari menjadi tersedia dimana saja.

Ketujuh, identifikasi otomatis. Informasi tntang sesuatu berubah dari harus dicari menjadi tersedia dimana saja.

Kedelapan, kecepatan perhitungan. Revisi perencanaan kerja berubah dari periode menjadi setiap saat.

Berangkat dari implikasi TI tersebut, maka dapat dikatakan supaya penerapannya berlangsung efektif dan aman, maka pengurus atau SDM BPR perlu menjalankan beberapa upaya, sebagai bagian dari strategi transformasi dari manual ke komputerisasi (digital). Apa saja upaya yang dimaksudkan ? Sebagian diantaranya akan dikedepankan pada uraian berikut.

Pertama, rumuskan tujuan implementasi TI. Manajemen di BPR harus terlebih dahulu merumuskan tujuan implementasi TI atau Komputerisasi, yang rinciannya dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran. Rencana berisikan langkah-langkah dan jadual khusus untuk mengimplementasikan strategi. Sedangkan anggaran merupakan aktivitas dari rencana yang diubah menjadi proyeksi finansial dan tujuan. Termsuk didalamnya, penggunaan SDM (Sumber Daya Manusia), yang secara rinci dituangkan dalam Action Plan implementasi.

Formulasi dan penetapan tujuan tersebut, ada juga kaitannya dengan jenis TI yang diterapkan. Bila penerapan TI di BPR diharapkan dapat mengelola transaksi secara on line, maka diterapkanlah konsep software yang dapat mengakomodir on line.

Kedua, pastikan terlebih dahulu rincian hardcopy sistem manual. Jika menerapkan TI, maka pastikan munualnya sudah ada. Sesungguhnya sistem manuallah yang dipindahkan ke proses komputerisasi atau digital. Jangan coba-coba menerapkan TI atau software di BPR sebelum ada hard copy manualnya. Sebelum diterapkan, dipastikan seluruh SDM yang terkait dengan proses bisnis BPR, dapat memahami dan mampu menjalankan manual sistem yang diterapkan, baik yang terkait dengan operasional, perkreditan, sistem akuntansi, set up, laporan keuangan (closing), dan lain-lain. Kenapa ? Karena bisnis BPR harus melindungi dana dari masyarakat. Di BPR hampir 85% uang yang ada adalah dana masyarakat, sehingga product liability software yang digunakan haruslah dapat dipastikan dapat memproses semua aktivutas usaha BPR secara akurat.

Ketiga, strategi outsoursing. Pada umumnya BPR yang menerapkan TI adalah menempu jalan outsoursing atau melalui vendor, karena untuk membangun sendiri  software banyak yang telah menelan mega dana. Sebelum menetapkan vendor yang dijadikan sebagai mitra dalam implementasi, maka ada baiknya dilakukan seleksi minimal dari 3 vendor atau kandidat.  Supaya sukses dalam menjalankan implementasi, maka perlu dicari bancmark software atau dicari model dari masing-masing vendor TI yang diajak bermitra, apakah di BPR lain sudah benar-benar dapat dijalankan dengan handal dan aman serta lancar.

Dalam menetapkan vendor sebagai mitra, maka perlu terlebih dahulu menuangkan kesepakatan implementasi dalam Perjanjian Pemakaian, Pembelian dan Implementasi Software, yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian tersebut dirumuskan penyelesaian masalah atau konflik yang ada sehubungan dengan implementasi, seperti, penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, menyelesaian melalui arbitrase atau melalui penyelesaian melalui court atau pengadilan tempat  dimana pembeli dan penjual memilih domisili hukum.

Keempat, pelatihan. Hal-hal yang terkait dengan software BPR yang mau diterapkan, maka didahului atau diiringi dengan pelatihan kepada SDM yang terkait. Pelatihan-pelatihan yang dimaksudkan disamping memiliki sasaran untuk aspek peningkatan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan, juga dapat merealisasikan kompetensi di bidang sikap atau attitude di bidang penerapan TI, seperti integritas dari SDM terkait untuk memperlakukan data secara positif dan konfidensial, atau menyadari bahwa dengan penerapan TI didapatkan kondisi yang jauh lebih baik dalam berkarier di BPR pada masa-masa selanjutnya.

Kelima, mengelola manajemen perubahan. Transformasi  dari manual ke digital atau komputerisasi di BPR, membutuhkan sentuhan dari strategi mengelola perubahan. Tak dapat dipungkiri, bisa saja ada beberapa SDM yang menolak perubahan, baik karena alasan psikologis, sosiologis, maupun rasional. Pengurus BPR harus mampu memotivasi dan menularkan urgensi atau visi perubahan transformasi dari manual ke digital atau ke habit TI di BPR, dan visi itu harus dapat mengarahkan dan menuntun seluruh SDM mencapai perubahan tersebut.

Keenam, vendor TI sebagai mitra BPR. Para vendor yang menjadi mitra BPR dalam mengelola penerapan dan pengembangan TI, sudah sebaiknya bisa mengakomodir kebutuhan dan perkembangan terbaru di BPR dalam software yang digunakan, seperti akomodasi berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan BPR, seperti Prinsip mengenal Nasabah (pengelompokan resiko nasabah, pembuatan dan pengkinian profil nasabah), SID, Laporan-Laporaan Keuangan BPR, Restrukturisasi Kredit, Penerapan Transparansi, BMPK, dan lain-lain serta implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Perbankan, seperti SAK ETAP, PA BPR.

(*Penulis adalah Training Leader JFI atau Jakarta Financial Institute, E-mail : jfipusat@gmail.com, Telp. 081318967743)